Ekonomi Makro

I. Apa itu Makroekonomi?

Istilah makro berasal dari kata Yunani yang berarti "besar"; dengan demikian Makroekonomi adalah mempelajari agregat ekonomi. Agregat ekonomi yang akan kita bahas meliputi variabel berikut:

·       Produk Nasional Bruto (PNB/GNP);

·       Tingkat Harga Umum;

·       Tingkat Pengangguran;

·       Jumlah Uang Beredar; dan

·       Kekayaan Nasional.

II. Indikator penting kinerja ekonomi makro

A. Laju pertumbuhan tahunan PNB/GNP

B. Tingkat inflasi

C. Tingkat pengangguran

III. Kategori Utama Alat Stabilisasi untuk Mencapai Tujuan Ekonomi Nasional

A. Kebijakan moneter

Meliputi kontrol atas instrumen kebijakan seperti uang beredar dan suku bunga

B. Kebijakan fiskal

Meliputi perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan tarif pajak; tingkat pajak adalah instrumen kebijakan kebijakan fiskal

C. Kategori lain-lain

Mencakup hal-hal yang berbeda seperti kontrol harga/tingkat-upah, kebijakan pendapatan, dan kebijakan tenaga kerja

IV. Perselisihan antara Ekonom

Selalu ada banyak ketidaksepakatan di antara para ekonom tentang apa yang menentukan level dan tingkat pertumbuhan GNP, harga umum, dan pengangguran. Bahkan lebih kontroversi terkait pilihan kebijakan yang spesifik; satu kebijakan yang sering dilakukan erat dengan salah satu teori yang sering digunakan. Sebagai contoh:

·      Mereka yang percaya bahwa inflasi biasanya disebabkan oleh "uang yang beredar lebih banyak daripada barang yang beredar" kemungkinan besar akan merekomendasikan kebijakan moneter yang mengurangi peningkatan jumlah uang yang beredar.

·      Mereka yang melihat inflasi sebagai sebuah situasi di mana pengeluaran agregat melebihi usaha nyata perekonomian dalam memasok barang mungkin akan merekomendasikan kebijakan fiskal yang mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan tarif pajak.

·      Mereka yang melihat inflasi sebagai akibat dari kekuatan ekonomi bisnis besar dan/atau serikat pekerja besar mungkin akan merekomendasikan kontrol harga dan upah.

Singkatnya, kontroversi atas kebijakan stabilisasi akan mengakibatkan para ekonom tidak setuju pada teori yang mendasari.

Spesifikasi kebijakan stabilisasi juga menghasilkan perbedaan pendapat di antara mereka yang setuju pada teori yang mendasari. Misalnya, telah disepakati kebijakan stabilisasi yang benar adalah penurunan pengeluaran pemerintah dan peningkatan pajak. Sebuah perselisihan pasti akan timbul sehubungan dengan (1) apakah campuran yang tepat antar peningkatan pajak dan penurunan belanja pemerintah, (2) pajak yang harus ditingkatkan (bagi yang berpendapatan rendah, sedang, atau tinggi), dan (3) apa jenis pengeluaran pemerintah yang harus dikurangi (kesejahteraan, pertahanan nasional, atau pendidikan).

Akhirnya, kita harus menunjukkan bahwa ideologi memainkan peran penting dalam kebijakan stabilisasi dan  memang dalam kerangka teori ekonomi itu sendiri. Jadi, jika dapat membuktikan bahwa tujuan-tujuan ekonomi nasional dapat dicapai dengan bijaksana, menggunakan salah satu dari tiga jenis kebijakan, banyak ekonom akan memilih salah satu metode dari yang lainnya karena dua kriteria lainnya sebagai efek dari kebijakan distribusi pendapatan atau efek dari kebijakan dalam kaitannya dengan kebebasan ekonomi. Aturan yang baik untuk diingat adalah bahwa ideologi dapat memuat analisis ekonomi dan pembentukan kebijakan. Karena konsep ekonomi sulit untuk mendefinisikan (sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengukuran), ilmu sering dicampur dengan ideologi.

V. Konsep Pendapatan Nasional

A. Gross Domestic Product (GDP)

Produk Domesti Bruto / GDP menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Akibatnya PDB kurang memberikan gambaran tentang seberapa besarnya output yang dihasilkan oleh suatu faktor produksi milik perekonomian domestik.

B. Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB)

GNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama satu tahun. Nett National Product (NNP).

PNB     = PDB + PFPN

PFPN   = PFLN - PFDN

Dimana:

PNB    = Produk  Nasional Bruto

PDB    = Produk Domestik Bruto

PFPN  = Pendapatan Faktor Produksi Neto

PFLN  = Pendapatan Faktor Produksi Luar Negeri (yang ada di dalam negeri)

PFDN  = Pendapatan Faktor Produksi Dalam Negeri (yang ada di luar negeri)

    C. Net National Product (NNP)

        Produk Nasional Bruto (GNP) dikurangi penyusutan dan penggantian modal.  

         PNN = PNB – Depresiasi

D. Net National Income (NNI)

NNI adalah produksi nasional netto (NNP) setelah dikurangi pajak tidak langsung, seperti pajak penjualan dan bea impor.

Pendapatan Nasional (PN) merupakan balas jasa atas seluruh faktor produksi yang digunakan. Untuk mendapatkan angka PN kita harus mengurangi PNN dengan angka pajak tidak langsung(PTL) dan menambahkan angka subsidi (S).

PN             = PNN – PTL + S

Keterangan:

PN   = Pendapatan Nasional (National Income)

PNN = Produk Nasaional Netto (Net National Product)

PTL  = Pajak Tidak Langsung

S      = Subsidi

E. Personal Income (PI)

Personal Income adalah pendapatan perseorangan yang diterima oleh seseorang karena turut serta proses produksi, PI ini merupakan pendapatan kotor.

Pendapatan Personal (PP) adalah bagian yang merupakan hak individu dalam perekonomian, sebagai balas jasa atas keikutsertaan dalam proses produksi. Pendapatan Personal (PP) diperoleh dari: PP = PN – LTB – PAS + PIGK + PNBJ

Keterangan:

PP             = Pendapatan Personal (Personal Income)

PN             = Pendapatan Nasional (National Income)

LTB           = Laba Perusahaan Yang Tidak Dibagikan (Retained Earnings)

PAS           = Pembayaran Asuransi Sosial (Social Insurance)

PIGK= Pendapatan Bunga yang Diterima Pemerintah dan Konsumen (Personal Interest Income Received from Government and Consumers)

PNBJ= Pendapatan Non Balas Jasa (Transfer Payment to Persons)

F. Disposible Income (DI)

Pendapatan bebas yang menjadi hak milik penerima, ini pendapatan bersih yang sehari- hari dikenal dengan take home pay. Yang dimaksud dengan pendapatan personal disposable (PPD) adalah pendapatan personal yang siap dibelanjakan. Dipakai individu baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung. PPD diperoleh dari:

   PPD = PP - Pajak Langsung (personal taxes).

VI. Pendekatan Perhitungan Pendapatan Nasional

A. Produksi (Production Approach)

Menghitung besar pendapatan nasional dengan mengumpulkan data-data hasil produksi akhir di setiap sektor dalam suatu periode tertentu yang dinilai berdasarkan harga pasar, yang kemudian nilai akhir tersebut dijumlahkan.

NI = P1.Q1 + ....... Pn.Qn

Nilai pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara ini dinamakan Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product).

B. Penghasilan (Income Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh para pemilik faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, misalnya unsur produksi tanah, tenaga kerja, modal dan pengusaha. Unsur ini akan menerima balas jasa dari pihak yang menggunakannya, yang berupa sewa, gaji dan upah, bunga modal dan laba perusahaan.

Pendekatan ini biasanya disebut pula dengan pendekatan biaya, karena pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor juga merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pendapatan nasional dengan pendekatan ini apabila ditambah pajak langsung dan penyusutan, maka akan sama dengan produk domestik bruto (PDB).

C. Pengeluaran (Expenditure Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dalam rumah tangga perekonomian:

·       Rumah tangga masyarakat

·       Rumah tangga perusahaan

·       Rumah tangga pemerintah

·       Luar negeri

    Secara matematis digambarkan sebagai berikut:

Y = C + I + G + (X - M)

Keterangan:

Y        : Pendapatan Nasional

C        : Pengeluaran RT masyarakat (Consume)

I         : Pengeluaran RT perusahaan (Investment)

G        : Pengeluaran pemerintah (Government)

X - M   : Pengeluaran luar negeri (Selisih antara Export dan Import)

VII. Kelemahan Konsep Pendapatan Nasional

1. Pertumbuhan ekonomi atau GNP/GDP, tidak menggambarkan keadaan ekonomi secara individu. Kenyataan menunjukkan ada perbedaaan pertumbuhan persektor atau antara unit dalam satu sektor, sehingga tidak menggambarkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
2. Perhitungan pendapatan nasional yang tertuang dalam produk nasional bruto (PNB) di negara berkembang pada umumnya tidak dapat dilakukan secara tepat, sebab sulit untuk mengetahui barang-barang yang dihasilkan oleh rumah tangga yang khususnya ditujukan untuk konsumsi. Misalnya tanaman pekarangan. Sekiranya barang tersebut tidak diperhitungkan dalam PNB, maka dengan sendirinya tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
3. Dalam perhitungan PNB/GNP sangat sulit menemukan data yang konkrit tentang kegiatan murni sesuatu unit ekonomi, sehingga sering kali terdapat perhitungan dua kali (double counting).
4.  Tingkat harga yang berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, sehingga sulit menggunakannya sebagai bahan perbandingan pedapatan nasional negara lain. Kesulitan ini dapat diatasi dengan menggunakan harga konstan, akan tetapi akan sering kali terjadi tahun dasar yang digunakan di negara lain berbeda dengan tahun dasar yang di gunakan di Indonesia.

VIII. MENGUKUR PRODUK NASIONAL BRUTO (GNP)

A. Kriteria GNP

1. Barang/Jasa harus dijual melalui pasar.

Nilai barang akhir tercermin pada harga pasar barang/jasa karena pembeli melakukan pembelian secara sukarela. Pembeli akan membayar lebih untuk sebuah Mercedes daripada dasi karena nilai mercedes lebih tinggi daripada dasi.

2. Barang/Jasa harus menjadi barang akhir.

Ini berarti bahwa barang/jasa tidak dihitung kembali dalam periode yang sama. Seperti batu bara yang akan digunakan dalam produksi baja, atau baja yang akan digunakan dalam produksi mobil di masa sekarang tidak dihitung dalam GNP dalam rangka untuk menghindari dua kali perhitungan.

3. Barang/Jasa harus diproduksi saat ini.

Periode biasanya satu tahun, meskipun perkiraan GNP dibuat triwulan (setiap tiga bulan) dan tahunan. Jelas, penjualan barang-barang yang diproduksi dalam periode sebelumnya (seperti menggunakan mobil atau rumah yang dimiliki sebelumnya) tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam GNP saat ini.

B. Komponen- komponen GNP

Komponen GNP berikut telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, berikut ini adalah Arus lingkar dari komponen GNP:

IX. MENGUKUR INFLASI

A. Definisi

Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian dimana tingkat harga dan biaya- biaya umum naik; misalnya naiknya harga beras, harga bahan bakar, harga mobil, upah tenaga  kerja, harga tanah, sewa barang-barang modal.

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makro ekonomi agregat: pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga dan bahkan distribusi pendapatan. Tingkat harga merupakan opportunity cost untuk memegang asset finansial. Artinya masyarakat akan merasa beruntung jika memegang aset dalam bentuk riil dibandingkan dengan aset finansial jika tingkat harga tetap lebih tinggi. jika aset luar negeri dimasukkan sebagai salah satu pilihan aset, maka perbedaan tingkat inflasi dalam negeri dan internasional dapat menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing menjadi overvalued dan pada gilirannya akan menghilangkan daya saing komoditas dalam negeri.

Inflasi merupakan variabel penghubung antara tingkat bunga dan nilai tukar efektif, dimana dua variabel ini merupakan variabel penting dalam menentukan pertumbuhan dalam sektor produksi. Kenaikkan tingkat harga (inflasi) yang tinggi dapat menyebabkan:

• memburuknya distribusi pendapatan.
• berkurangnya tabungan domestik yang merupakan sumber dana investasi bagi negara berkembang.
• terjadinya defisit dalam neraca perdagangan serta meningkatkan besarnya utang luar negeri.
• timbulnya ketidakstabilan politik.

Pengetahuan tentang bagaimana mengukur inflasi, penyebab inflasi menjadi sangat penting bagi pengambil keputusan. Dalam bagian ini akan membahas bagaimana mengukur inflasi dan faktor penyebabnya. Berikut ini adalah membahas tentang bagaimana mengukur inflasi dan penyebabnya terjadinya inflasi.

B. Penyebab Inflasi

1. Demand Pull Inflation

Demand pull inflation atau inflasi sebagai akibat dari tarikan permintaan yang sering disebut juga dengan kelebihan permintaan. Kenaikan permintaan masyarakat akan barang konsumsi yang mendorong pemerintah dan para pengusaha untuk menambah investasi melalui kredit. Apabila permintaan tersebut terus-menerus bertambah sedangkan seluruh faktor produksi sudah digunakan secara full, maka hal ini akan menimbulkan kenaikan harga. Kenaikan harga yang terus-menerus ini akan menimbulkan inflasi, dan inflasi yang terlalu tinggi pada gilirannya bukan lagi menciptakan kesempatan kerja, tetapi sebaliknya akan menimbulkan pengangguran tenaga kerja. Hal ini dapat dipahami jika harga-harga naik tidak diikuti oleh kenaikan upah atau gaji, seperti tenaga kerja dengan upah yang dikontrak selarna beberapa tahun, sehingga menimbulkan daya beli masyarakat menjadi rendah.

Jika proses ini tetap terjadi dengan daya beli yang tetap rendah, maka produksi akan berhenti dan tenaga kerja akan diberhentikan dari pekerjaannya. Dengan demikian banyak tenaga kerja yang menganggur.

2. Cost Push Inflation

Cost push inflation yaitu inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan biaya produksi. Harga-harga dan upah naik sebelum tercapainya tingkat penggunaan sumber daya secara penuh. Buruh memaksa menuntut kenaikan upah, walaupum masih banyak tenaga kerja yang tidak bekerja.

Hal ini dapat terjadi walaupun masih banyak tenaga kerja yang belum bekerja, apalagi jika tenaga kerja tersebut tidak memiliki keahlian tertentu yang sesuai dengan kebutuhan akan pekerjaan. Karena itu tenaga kerja yang memiliki keahlian tinggi di bidang tertentu, akan menuntut atau menawarkan tenaganya dengan harga tinggi. Upah dan biaya produksi yang tinggi akan harga tinggi mendorong produsen untuk menjual hasil produksinya dengan harga yang tinggi, yang pada akhirnya mendesak harga-harga yang lain ikut berlomba naik.

Perlu diingat bahwa inflasi yang disebabkan oleh biaya produksi naik ini akan diikuti oleh turunnya produksi, yang pada gilirannya akan banyak tenaga kerja yang diberhentikan atau menganggur.

3. Pemerintah Banyak Mencetak Uang

Pemerintahan melalui bank sentral terlalu banyak menciptakan uang, karena ingin melayani permintaan kredit dari masyarakat umum dan dari dunia usaha pada khususnya. Menurut penganut teori kuantitas, bahwa terjadinya inflasi hanya disebabkan oleh satu faktor yaitu pemerintah terlalu banyak mencetak uang baru sehingga jumlah uang yang beredar akan bertambah. Pertambahan jumlah uang yang beredar ini, jika tidak diimbangi dengan penciptaan barang di pasar, atau barang tetap tidak bertambah, maka harga barang tersebut akan naik.Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka timbul inflasi.

4. Inflasi pada barang Impor

C. Dampak Inflasi

Inflasi akan membawa dampak terhadap perekonomian suatu negara. Sadono (2008, hal. 339) menjelaskan dampak inflasi sebagai berikut;

·           Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Maka inflasi akan menurunkan upah riil individu-individu yang berpendapat tetap.

·           Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Simpanan di bank, simpanan tunai. Nilai riilnya akan menurun apabila inflasi berlaku.

·           Memperburuk pembagian kekayaan. Telah ditunjukkan bahwa penerima pendapatan tetap akan mengalami kemerosotan dalam nilai riil pendapatannya, dan pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai riil kekayaannya. Akan tetapi pemilik harta-harta tetap, seperti tanah, bangunan dan rumah dapat mempertahankan atau menambah nilai riil kekayaannya. Juga sebagian penjual/pedagang dapat mempertahankan nilai riil pendapatannya. Dengan demikian inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik-pemilik harta tetap dan penjual/pedagang akan semakin tidak merata.

D. Mengukur Inflasi

1. Harga yang implisit GNP Deflator

GNP nominal mengukur nilai akhir barang dan jasa dalam harga yang berlaku saat sekarang. Sebagai contoh, pada 2009 GNP nominal mengukur nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia selama tahun 2009 di harga yang berlaku pada tahun 2009; GNP nominal pada tahun 2005 mengukur nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun 2005 dinilai pada harga yang berlaku pada tahun 2005, dan seterusnya.

Dalam bentuk persamaan, GNP nominal dapat ditulis sebagai berikut:

GNP2009 = P2009 x Q2009

GNP riil mengukur nilai akhir barang dan jasa dengan harga-harga tetap yang telah ditetapkan pada masa lampau dengan kata lain menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar. Misalnya tahun 2000 digunakan sebagai tahun dasar; dengan demikian, GNP riil pada tahun 2009 adalah ukuran dari nilai output tahun 2009 dievaluasi dalam kaitannya dengan harga yang berlaku pada tahun 2000.

Dalam bentuk persamaan, sebagai berikut:

GNP2009 = P2000 x Q2009

2. Indeks Harga Konsumen

Ingatlah bahwa harga GNP deflator adalah ukuran dari kenaikan harga seluruh barang dan jasa akhir melalui waktu. Bagaimanapun pengukuran tersebut hanya pada bagian tertentu dari semua harga (harga konsumen). Indeks Harga Konsumen (CPI) adalah indeks dari harga pasar tetap barang dan jasa. Indeks adalah mewakili harga barang yang biasanya dibeli. Karena beberapa barang dan jasa adalah lebih penting daripada barang dan jasa yang lain, dalam arti bahwa mereka memerlukan persentase yang lebih tinggi dari pengeluaran anggaran yang representatif bagi setiap orang, indeks ini (seperti harga GNP deflator) adalah rata-rata tertimbang. CPI termasuk pajak tidak langsung (penjualan, cukai, dan sebagainya) tetapi tidak termasuk pajak penghasilan. Akibatnya, CPI mengukur biaya melalui waktu yang diberikan barang dan jasa. Ini sama dengan rasio tahun dasar pasar saat ini dinilai pada harga tahun- tahun dasar pasar senilai harga dasar tahun (di kali 100 untuk menghapus desimal).

E. Kebijakan Mengatasi Inflasi

Inflasi dapat ditanggulangi dengan beberapa cara, tergantung pada sebab yang menimbulkan inflasi.

Inflasi yang disebabkan oleh kelebihan permintaan dapat dengan mengurangi investasi atau mengurangi pengeluaran pemerintah. Dan dapat pula dilakukan melalui kenaikan pajak-pajak untuk mengurangi permintaan konsumen, mengurangi pajak pendapatan.

Sedangkan untuk mengatasi inflasi karena desakan biaya (cost push inflation), dapat dilakukan dengan melalui peningkatan produksi dengan mengimpor bahan-bahan dari luar negeri untukdigunakan dalam proses produksi dalam negeri. Atau dengan cara  lain perusahaan dapat melakukan efisiensi produksi dengan menekan biaya-biaya seperti biaya transport.

Sedangkan menurut teori kuantitas cara yang paling ampuh untuk menanggulagi inflasi adalah dapat dilakukan dengan kebijaksanaan melalui bank sentral yaitu mengurang jumlah uang yang beredar. Menurut para penganut teori kuantitas, bahwa inflasi yang disebabkan oleh apapun, dapat ditanggulangi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar.

1. Fiskal

Menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah

2. Moneter

Menaikkan suku bunga dan membatasi kredit

3. Segi Penawaran

Melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga, misalnya mengurangi pajak impor dan pajak atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi.

X. MENGUKUR PENGANGGURAN

A. Definisi

Pengangguran adalah seseorang yang sudah tergolong dalam angkatan kerja karena sudah mencapai umur kerja dan aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak mendapat pekerjaan yang diinginkannya. Dengan demikian ibu rumah tangga, mahasiswa, dan orang dewasa yang tidak bekerja, tidak dapat dikatakan penganggur jika mereka tidak aktif mencari pekerjaan.

Angkatan kerja adalah penduduk yang telah mencapai umur kerja dan mencari pekerjaan. Penduduk yang telah mencapai umur kerja adalah penduduk yang telah mencapai umur 15 tahun sampai 65 tahun. Penduduk yang telah berumur diantara 15 tahun sampai 65 tahun dapat dipandang sebagai tenaga kerja potensial. Penduduk yang sudah berada dalam lingkup umur ini dapat digolongkan sebagai tenaga kerja apabila mereka benar-benar memilih untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Secara umum pengangguran maksimal 8%.

B. Jenis Pengangguran

·     Pengangguran Alamiah

Milton Friedman (Sadono, 2000, hal. 477) Pengangguran alamiah terjadi dalam keadaan kesempatan kerja penuh atau full employment. Tingkat kesempatan kerja adalah keadaan dimana disekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam waktu tertentu sepenuhnya bekerja. Tingkat pengangguran alamiah ini disebut natural rate of unemployment.

Jadi apabila pengangguran dalam perekonomian mencapai 5 persen maka perekonomian tersebut sudah dapat dianggap mencapai kesempatan kerja penuh

·         Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaanya dan mencari kerja yang lebih baik atau yang lebih sesuai dengan keinginannya. Seorang pekerja mencari pekerjaan yang lain karena tidak sesuai upah yang diingikan oleh pekerja sehingga dengan mencari pekerjaan yang lain diharapkan akan mendapat upah yang lebih tinggi. Atau pekerjaan yang diinginkan adalah sesuai dengan kesenangannya. Terjadi pada negara maju, di mana kesempatan kerja lebih tinggi dari pencari kerja.

·         Pengangguran Sruktural

Pengangguran jenis ini disebabkan karena adanya perkembangan teknologi sehingga permintaan terhadap barang-barang yang sudah lama akan mengalami penurunan sehingga kegiatan produksinya berkurang dan menyebabkan pengangguran. Pengangguran jenis ini disebabkan pula oleh adanya persaingan dari luar negeri yang dapat mematikan perusahaan dalam negeri sehingga menimbulkan pengangguran.

·         Pengangguran Konjungtur

Pengangguran jenis ini sebagai akibat kerana terjadi fluktuasi keadaan ekonomi. Ahli ekonomi klasik banyak menyoroti pengangguran karena fluktuasi ekonomi. Keadaan ekonomi yang tidak menentu yang mengalami naik turun, berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengangguran. Jika terjadi konjungtur turun maka akan berpotensi terjadi pengangguran.

C. Kurve Philips

A.W. Phillips tahun 1958 (Mankiw, 2006, hal. 360) menerbitkan artikelnya di jurnal Economis di Inggris. Artikel tersebut berjudul The Relationship between Unemployment and the Rote of Change of Money Wages in the United Kingdom 1861-1957. Dalam tulisannya menggambarkan hubungan yang negative antara perkembangan tingkat pengangguran dengan perubahan tingkat harga (inflasi). Pengangguran yang rendah cenderung disertai dengan tingkat inflasi yang tinggi, dan tingkat pengangguran yang tinggi cenderung disertai dengan tingkat inflasi yang rendah.

Temuan Phillips sangat menarik dikaji oleh para pakar ekonomi besar seperti Samuelson. Dua tahun setelah Phillips menerbitkan artikelnya, Ekonom Samuelson dan Robert Solow menerbitkan sebuah artikel di American Economic Review berjudul Analytics of Anti Inflation Policy. Kedua pakar ini memperlihatkan hubungan negatif antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran berdasarkan data di Amerika Serikat. Kedua pakar ini mengemukakan bahwa tingkat pengangguran yang rendah berkaitan dengan permintaan agregate yang tinggi, yang pada gilirannya menaikan upah dan harga di seluruh perekonomian. Samuelson dan Solow menyebut hubungan negative antara inflasi dan pengangguran dengan istilah Kurve Phillips. Kurve Phillips adalah kurve yang menunjukan trade off jangka pendek antara inflasi dengan pengangguran.

Kurve Phillips memperlihatkan hubungan antara inflasi dan pengangguran yang timbul dalam jangka pendek. Kenaikan permintaan agregate barang dan jasa dalam jangka pendek mengakibatkan jumlah hasil produksi barang dan jasa yang lebih besar dan harga yang lebih tinggi. Kegiatan produksi yang semakin besar akan menambah banyak pemakaian tenaga kerja, dan dengan demikian semakin rendah tingkat pengangguran.

Dalam teori ini ada tiga variabel penting yaitu tingkat pengangguran, perubahan tingkat upah, dan perubahan tingkat harga atau inflasi. Tingkat pengangguran ditunjukan oleh sumbu horizontal, sedangkan tingkat inflasi ditunjukan oleh sumbu vertikal. Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari kenaikan tingkat upah, walaupun dalam pandangan Philips kenaikan upah bisa terjadi dalam kondisi penggunaan tenaga kerja belum penuh, Apalagi jika penggunaaan tenaga kerja sudah mencapai pada kondisi full employment sedangkan permintaan tenaga kerja semakin meningkat, maka akan berpotensi terjadi inflasi.

Variabel upah mempunyai hubungan yang terbalik dengan tingkat pengangguran. jika tingkat upah naik maka pengangguran akan turun dan sebaliknya jika tingkat upah turun pengangguran akan naik. Phillips mengemukakan bahwa upah naik dengan lebih cepat jika tingkat pengangguran semakin rendah. Apabila tingkat penganguran rendah, perusahaan merasa sulit untuk menemukan tenaga kerja yang mereka minta, dan karena itu perusahaan menawarkan upah yan^g lebih tinggi untuk menarik Para pekerja. Di pihak lain apabila pengangguran tinggi, pekerjaan sulit didapat, dan perusahaan- perusahaan dapat mengisi tiap lowongan kerja yang mereka miliki tanpa menaikan upah. Bahkan upah mungkin turun karena para pekerja bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang langka.

D. Kebijakan Mengatasi Pengangguran

1. Fiskal

Mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah

2. Moneter

Menambah penawaran uang, mengurangi/menurunkan suku  bunga dan menyediakan kredit khusus untuk sektor atau kegiatan tertentu

3. Segi Penawaran

Mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, memberi subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu

Datfar Pustaka

Rahardja, Pratama & Manurung, Mandala. 2008. Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar Edisi Keempat. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Indonesia.

Sardono Sukirno. 2004. ”Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.